Hoax Pesan Berantai Razia Pajak Kendaraan Bermotor Beredar Lagi ?>

Hoax Pesan Berantai Razia Pajak Kendaraan Bermotor Beredar Lagi

Screenshot_32

Broadcast atau pesan berantai berkaitan razia pajak kendaraan bermotor kembali mengedar. Diterangkan dalam pesan itu, Pemda DKI Jakarta bekerja sama juga dengan Polri mengadakan razia STNK untuk kendaraan yang telat bayar pajak.

Dalam pesan itu juga dijelaskan, untuk kendaraan yang telat membayar pajak sepanjang tiga th. atau lebih akan ” dikandangin “, serta mesti membayar derek dan parkir satu hari Rp 400 Ribu.

Diterangkan Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi, sumber pesan berantai razia kendaraan ini tidak terang.

” Informasi dari tempat mana itu ya? Setahu saya belumlah ada (razia pajak kendaraan), ” terang Kompol Bayu waktu di konfirmasi Liputan6. com, Jumat (29/9/2017).

Bahkan juga dalam pesan itu, tertulis lengkap jadwal, jam, serta tempat razia pajak kendaraan itu.

Walau pesan ini hoax, sebaiknya beberapa pengendara memanglah senantiasa lengkapi surat kendaraan bermotor, baik STNK ataupun SIM. Walau, seperti di ketahui dengan, pajak kendaraan adalah ranah Dinas Pendapatan Negara (Dispenda), dalam mengatur besaran pajak.

Kasubdit Bin gakkum Dirlantas Polda Metro jaya, AKBP Budiyanto menerangkan, menurut UU Nomor 22 Th. 2009, mengenai Lantas Lintas serta Angkutan Jalan, Pasal 70 ayat (2), Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), berlaku sepanjang lima th., yang perlu disuruhkan pengesahan tiap-tiap th..

” Pasal 106 ayat 5 huruf A, ketika diselenggarakan kontrol kendaraan bermnotor di jalan tiap-tiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus tunjukkan STNK, serta atau surat tanda cobalah kendaraan bermotor, ” terang AKBP Budiyanto pada Liputan6. com, sekian waktu lalu.

Disamping itu, menurut Ketentuan Kapolri No 5 Th. 2012, mengenai registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor, pasal 1 angka 9, STNK yaitu dokumen yang befungsi jadi bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berupa surat, atau bentuk beda yang diterbitkan Polri yang diisi jati diri yang memiliki, jati diri ranmor serta masa berlaku termasuk juga pengesahan.

Pada Pasal 85 ayat (1), permintaan penertiban, pengesahan, serta perpanjangan STNK di sampaikan ke petugas grup kerja pendaftaran, pendataan, serta verifikasi.

Pada pasal 85 ayat (4), dalam soal dokumen kriteria telah lengkap serta sah, petugas mesti menyerahkan dokumen kriteria pada petugas pok kerja pencetak serta pengesah STNK serta TNKB, dan, memberitahu pada petugas pok kerja penetapan PNBP, PKB, BBNKB, serta SWDKLLAJ.

” Jadi, pada pembayaran pajak dengan pengesahan begitu terkait sekali, hingga bisa disimpulkan kalau sebelumnya membayar pajak, mustahil STNK bisa disahkan. Meskipun dari segi regulasi yang mengatur, pengesahan STNK tiap-tiap th. yaitu kewenangan dari Polri, ” ucap Budiyanto.

Jadi, pengesahan STNK serta pembayaran pajak adalah satu kesatuan utuh serta tidak bisa dipisahkan. Di dukung alasantasi yang tersurat serta tersirat dari segi hukum, pajak mati bisa dikerjakan penegakan hukum, dengan tilang.

” Tetapi, penekanan alasantasi hukumnya bukanlah pada pajak mati, namun pada keabsahan. Diulang, dari segi keabsahan bukanlah pajak mati, ” pungkas Budiyanto.

Yuk cek produk kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Cek yuk kendaraan masa depan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Cek juga kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Baca juga artikel kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Klik Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel untuk kendaraan masa depan !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *